Pembebasan Lahan Proyek Jaringan Pipa Duri-Dumai Belum Rampung

0
154

Pengerjaan proyek jaringan pipa gas Duri-Dumai PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bersama PT Pertamina (Persero) akan mundur dari jadwal awal. Pasalnya, permasalahan pembebasan lahan belum rampung.

Proses perizinan sebagian besar masih terhambat di meja Pemerintah Kota Dumai. izin pembebasan lahan terbilang sulit didapatkan di Sumatra, Hal ini disampaikan oleh Dilo Seno Widagdo, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

Meskipun sebenarnya manajemen menginginkan percepatan realisasi pipa Duri-Dumai. Apalagi, sebenarnya, perusahaan sudah melakukan pengadaan infrastruktur (procurement) untuk pengerjaan pipa tersebut.

“Sebenarnya, pipa sudah kami procure, bahkan sudah kami kirim ke sana. Cuma, ini lagi-lagi pembebasan lahan. Engineering-nya sudah mulai dan beberapa material yang bersifat lama sudah kami sepakati,” ujarnya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (27/4).

Dipastikan pengerjaan ruas pipa Duri-Dumai dapat diselesaikan dalam 18 bulan. Namun diharapkan alokasi gas sudah bisa didapatkan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal 2018 mendatang.

Nantinya alokasi gas akan didapatkan dari Blok Bentu yang dikelola oleh PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) sebesar 57 BBTUD dan Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhilips sebesar 40 BBTUD.

Meski mundur dari jadwal, Sistem pengelolaan pipa gas Duri-Dumai sudah diselesaikan dengan Pertamina. Masalah pengelolaan sempat membingungkan setelah pemerintah menugaskan PGN dan Pertamina sekaligus sebagai badan usaha yang akan mengelola ruas pipa tersebut.

Nantinya PGN dan Pertamina akan menggunakan ruas pipa yang sama, namun transmisi dan distribusinya akan menjadi tanggungjawab masing-masing perusahaan. Untuk Pertamina, rencananya gas akan dialirkan untuk kilang Dumai. Sementara, PGN akan mengalirkan gas untuk industri dan rumahtangga.

Sementara itu, Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani menambahkan, infrastruktur gas di Duri-Dumai perlu segera dibangun agar masing-masing Pertamina dan PGN tidak kehilangan potensi bisnis yang potensial.

“Kebutuhan pasar tidak bisa kami abaikan. Selain itu, pemasok juga ready (siap). Kalau infrastruktur tak terbangun, maka yang rugi tidak cuma pasar dan pemasok,” kata Yenni.

Sebagai informasi, penugasan pemerintah bagi ruas pipa Duri-Dumai tercantum di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 4975 K/12/MEM/2016 yang diteken pada bulan Juni tahun lalu.

Di dalam keputusan itu, PGN dan Pertamina perlu menyelesaikan infrastrukturnya paling lambat pada kuartal I tahun 2017, di mana operasionalnya juga akan dilakukan oleh dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Sumber : www.cnnindonesia.com