Ilustrasi.

Peneliti senior dari The Habibie Center Zamroni Salim mengusulkan agar pemerintah merevisi undang-undang migas untuk membentuk badan usaha khusus yang dapat menangani masalah minyak dan gas bumi (Migas).

Zamroni Salim saat ditemui di Jakarta Selatan menjelaskan bahwa, “Untuk rekomendasi revisi undang-undang migas, kami mengusulkan adanya penguatan badan usaha untuk memperkuat pengolahan migas nasional, bisa saja melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun akan lebih tepat jika Badan Usaha Khusus”, jelasnya.

Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa ada dua perusahaan besar milik Indonesia yang bisa dimanfaatkan, yaitu Pertamina dan PGN. Zamroni selama ini menilai, Pertamina lebih mendapat perhatian lebih daripada PGN, namun secara fungsional sebenarnya sama.

Ia berpendapat bahwa ada satu agenda penting bangsa Indonesia hampir tidak mendapatkan perhatian publik Iuas, yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Dikatakan bahwa Konsep Holding migas akan bisa lebih baik, dengan skema perusahaan minyak lainnya berada di bawah Holding tersebut. Dan revisi undang-undang migas juga akan menjadi isu di tingkat elite saja, tanpa keterlibatan dan perhatian publik.

Padahal proses panjang dan berliku revisi undang-undang migas menunjukkan terdapat tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dalam proses politik tersebut. Karena itu, isu revisi undang-undang migas mutlak memerlukan pengawasan publik secara Iebih luas.

Selain itu, Revisi undang-undang migas memberikan peIuang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau sekaligus mendorong Badan Usaha MiIik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat baik dI tingkat nasionaI maupun di tingkat global.

Meskipun cadangan gas alam Indonesia cukup besar, tetapi diperlukan paradigma baru dalam manajemen pengelolaannya. Kondisi ini merupakan dasar dari urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan sebuah undang-undang yang dapat menjadi kerangka hukum untuk tata keIoIa industri migas Indonesia.

Dan permasalahan energi sebagaimana terdapat di dalam undang-undang migas, tidak sebatas pada minyak melainkan juga gas. Revisi undang-undang migas pun harus terkait dengan masalah energi lain (energi terbarukan) dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan lingkungan hidup.

Secara yuridis urgensi revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004. Putusan dimaksud teIah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber : ekonomi.metrotvnews.com